yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan bea keluar dan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

1. Dokumen Ekspor
a. PEBbahwa Pemohon Banding dengan PEB Nomor 029882 tanggal 27 Juni 2013 yang didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan, memberitahukan ekspor atas 400 MT Crude Palm Stearin in Bulk, dengan pos tarif 1511.90.1100, diangkut dengan MT. MORHOLMEN Voy OS-01, pelabuhan muat Belawan dengan tujuan INHAL, Haldia, India, isian pada kolom (46): HE barang dan tarif BK pada tanggal pendaftaran : HE USD 719,00, Trf 4%, Kurs 9.982,00, kolom (49) : jumlah nilai FOB: USD 280.000,00, dan kolom (51): nilai BK dalam rupiah : 114.832.928,00;
b. Nota Pelayanan Ekspor (NPE)

bahwa Nota Pelayanan Ekspor (NPE) Nomor 028176/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 27-06-2013 menyatakan barang selesai masuk tanggal 27-06-2013;
c. Survey Report

bahwa Laporan Surveyor PT. Jasindo Testing Services Nomor 0535/JTS-LS/VII/13 tanggal 02 Juli 2013, dalam Full Loading Survey Report atas :
Shipper : PT. Asianagro Agungjaya
Name of vessel : MT. MORHOLMEN Voy OS-01
Commodity : Crude Palm Stearin in Bulk
Quantity : 400 MT
Load Port : Belawan, Indonesia
Destination : Haldia, India
menyatakan barang berasal dari tangki darat (Shore tank) No. 16 PT. Pacific Palmindo Industridan dimuat ke dalam tangki kapal (Ship’s tank) nomor 1S dan 6P pada tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan 29 Juni 2013.

bahwa dinyatakan, hasil analisis dari contoh barang yang diambil dari tangki darat (Shore tank) No. 16 sesuai dengan Certificate of Analisys Nomor FM-JTS-LAB-P-07 tanggal 02 Juli 2013, adalah sebagai berikut:

• Bahwa petugas pada unit Seksi Penindakan dan Penyidikan KPM Tipe Pabean Belawanmelakukan pengawasan pemuatan Komoditi CPO dan Turunannya atas eksportasi yangdilakukan oleh PT. Asianagro Agungjaya.
• Bahwa berdasarkan PEB Nomor: 029882 tanggal 27 Juni 2013, PT. Asianagro Agungjayamelakukan eksportasi yang diberitahukan sebagai Crude Palm Stearin sejumlah 400 TNEdengan melakukan pemuatan diatas sarana pengangkut MT. MORHOLMEN, Voy OS-01;
• Bahwa ada beberapa eksportasi Komoditi CPO dan Turunannya yang dilakukan .oleh beberapa eksportir dan dimuat pada sarana pengangkut MT. MORHOLMEN, Voy OS-01 dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa atas pemuatan tersebut petugas pada unit Seksi Penindakan dan Penyidikan KPM Tipe Pabean Belawan yang melakukan pengawasan pemuatan Komoditi CPO dan Turunannya melakukan pengambilan contoh barang pada masing-masing tangki yang berada pada Kapal MT. MORHOLMEN, Voy OS-01 atas tangki Nomor: 1S, 2S, 4S, 1P, 2P, 4P dan 6P;
• Bahwa untuk mengetahui jenis barang yang sebenarnya yang berada diatas KapalMT.MORHOLMEN, Voy OS-01, selanjutnya terhadap contoh barang yang diambil dari tangkiNomor: 1S, 2S, 4S, 1P, 2P, 4P dan 6P dilakukan pengujian laboratorium di Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Medan, dan melalui surat Nomor: S-5551VVBC.021 BPIB/2013 tanggal 02 Juli 2013 tentang Hasil Pengujian Laboratorium didapat hasil kesimpulan sebagai berikut:
• Contoh uji 1 s.d. 7 merupakan miriyak nabati dengan kandungan utama trigliserida dan kandungan lain berupa impuritas, tidak larut dalam air dan larut dalam chloroform. Pada test Centrifuge Test terjadi dua lapisan (lapisan atas olefin dan lapisan bawah stearin). Contoh uji diidentifikasikan sebagai Crude Palm Oil”3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palam Oil (CPO) dan Turunannya.

4. Ketentuan Tentang Pemeriksaan Fisik

bahwa pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014, menetapkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 sebagai berikut:
“Pasal 8
(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik.
(2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
Barang Ekspor yang akan diimpor kembali;
Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk;
Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak
menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari
ran terhadap ketentuan perundang-undangan.sumber- sumber lainnya menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelangga
(3) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cdilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen risiko yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9
Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan di
Kawasan Pabean di tempat pemuatan, tempat penimbunan sementara, tempat
penimbunan pabean atau tempat penimbunan berikat; atau
Gudang Eksportir, atau tempat lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan Barang Ekspor.
bahwa lebih lanjut ketentuan mengenai Pemeriksaan Fisik Barang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor P- 27/BC/2010, Bagian Kedua, Pasal 10 s.d. Pasal 13 yang menyatakan:

“Pasal 10
(1) Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:
a. akan diimpor kembali;
b. pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
c. mendapat fasilitas KITE;
d. dikenai Bea Keluar;
e. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau
f. berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan di:
a. Kawasan Pabean pelabuhan muat;
b. gudang Eksportir; atau
c. tempat lain yang digunakan oleh Eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
(5) Dihapus.
(6) Dalam hal terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor, pemeriksaan fisiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Pemeriksa denganSurveyor.
(7) Dalam hal pemeriksaan fisik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa melakukan pemeriksaan setelah barang ekspor diperiksa oleh Surveyor.

Pasal 10 A
(1) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan secara selektif terhadap barang ekspor yang:
a. mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
b. dikenai Bea Keluar.
(2) Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diekspor oleh eksportir tertentu tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
(3) Terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diekspor oleh eksportir yang merangkap sebagai importer dengan kategori low risk dapat tidak dilakukan pemeriksaan fisik.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasiyang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan

Pasal 11
(1) Pemeriksaan fisik barang dilakukan atas seluruh partai barang (tingkat pemeriksaan 100%) terhadap Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f.
(2) Pemeriksaan fisik Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE dilakukan dengan tingkat pemeriksaan 10% secara acak dari seluruh partai barang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) kemasan.
(3) Dalam hal partai barang terdiri atas 1 (satu) kemasan, pemeriksaan fisik dilakukanterhadap seluruh partai barang tersebut.
(4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditingkatkan menjadi 100% dalam hal:
a. jumlah dan/atau jenis kemasan yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packinglist;atau
b. jumlah dan/atau jenis barang yang diperiksa kedapatan tidak sesuai dengan packing list. Pasal 12(1) Untuk mengetahui jumlah Barang Ekspor yang pemuatannya ke sarana pengangkutmelalui pipa, dilakukan pemeriksaan pada saat pemuatan berdasarkan hasil pengukuran alat ukur dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal saluran pipa atau jaringan transmisi langsung menuju ke luar daerah pabean, pemeriksaan fisik Barang Ekspor didasarkan pada hasil pengukuran ditempat pengukuran terakhir di dalam daerah pabean
(3) Terhadap Barang Ekspor yang pemeriksaan fisiknya dilakukan diluar Kawasan Pabean pelabuhan muat harus dilakukan pengawasan stuffing dan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang.

Pasal 13
(1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang sesuai,:
a. pemeriksa menerbitkan NPE, dalam hal barang ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi;
b. pemeriksa menyerahkan berkas PEB dan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan NPE setelah semua persyaratan ekspor dipenuhi,dalam hal barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi yang memerlukan Laporan Surveyor;
c. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar, dalamhalBarang Ekspor dikenai Bea Keluar.
(2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan jumlah dan/atau jenis barang tidaksesuai, maka terhadap:
a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen EkspormenerbitkanNota Pembetulan;
b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
d. Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; dan/atau
e. Barang Ekspor yang termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
(3) Nota Pelayanan Ekspor diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atas BarangEkspor sebagaimana dimaksud pada:
a. ayat (2) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB;b. ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.
(4) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
(5) Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PejabatPemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE setelah terbit hasil uji laboratorium.
(6) Tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean Barang Ekspor diatur dalamlampiran IPeraturan Direktur Jenderal ini.

bahwa ketentuan tersebut diatas telah mengatur mengenai jenis barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik, tempat pelaksanaan pemeriksaan fisik, waktu pemeriksaan fisik (dilakukan sebelum diterbitkan NPE), uji laboratorium dan sebagainya;

bahwa pengambilan contoh diatas kapal setelah selesai pemuatan tidak dapat disamakan dengan pemeriksaan fisik;
5. Ketentuan Tentang Pemuatan Barang Ekspor

bahwa Pasal 11 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2014, menetapkan sebagai berikut:
Pemuatan barang ekspor ke dalam sarana pengangkut dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan dari pejabat bea dan cukai dan/atau sistem computer pelayanan.
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan penelitiandokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang.
bahwa Pasal 13 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor P- 27/BC/2010, yang menyatakan:
“Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat PemeriksaDokumenEkspor menerbitkan NPE setelah terbit hasil uji laboratorium.”
bahwa Nota Pelayanan Ekspor (NPE) untuk party barang 400 MT Crude Palm Stearin in Bulk yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 029882 tanggal 27 Juni 2013 telah diterbitkan dengan Nomor 028176/WBC.02/KPP.MP.01/2013 tanggal 27-06-2013 sementara Hasil Laboratorium yang menjadi acuan Terbanding masing-masing tertanggal 02-07 2013;

bahwa berdasarkan penerbitan NPE telah mendahului hasil pemeriksaan laboratorium, berarti hasil laboratorium dimaksud tidak dapat dinyatakan sebagai hasil dari pemeriksaan fisik.

bahwa atas party barang 400 MT Crude Palm Stearin in Bulk yang diekspor dan diberitahukan dengan PEB Nomor 029882 tanggal 27 Juni 2013, diidentifikasi sebagai Crude Palm Stearin;
6. Penerapan Ketentuan Pasal 82 ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (6) yang menyatakan:
“Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuanpabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negaradi bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutannegara di bidang ekspor yang kurang dibayar”
tidak dapat diterapkan karena kesalahan yang dinyatakan Terbanding bukan berasal dari hasil pemeriksaan fisik.7. bahwa dasar sahnya keputusan antara lain adalah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, dilaksanakan sesuai prosedur yang benar, dan mengandung substansi yang benar;

bahwa Terbanding tidak melaksanakan tatalaksana ekspor dengan benar sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga penetapan atau keputusan yang dihasilkan tidak memenuhi unsur-unsur sahnya suatu keputusan yang mengakibatkan cacat hukum;
8. bahwa Pasal 87 Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2012 menyebutkan apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruhnya banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tidak mengatur mengenai pemberian bunga atas pengembalian bea keluar dan denda administrasi sebagai akibat putusan lembaga banding sehingga Majelis berpendapat bunga tersebut tidak dapat diberikan;

MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas ekspor 400 MT Crude Palm Stearin in Bulk dengan PEB Nomor 029882 tanggal 27 Juni 2013, tidak terdapat kekurangan pembayaran bea keluar;

MENGINGAT
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.
MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT XXX terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-493/WBC.02/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Dalam SPPBK Nomor : SPPBK-M-0027 tanggal 25 Juli 2013 dan menetapkan atas ekspor 400 MT Crude Palm Stearin in Bulk dengan PEB Nomor 029882 tanggal 27 Juni 2013, tidak terdapat kekurangan pembayaran bea keluar;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 oleh Majelis XVII A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M
sebagai
Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis, S.Sos.
sebagai
Hakim Anggota,
Bambang Sriwijatno, SH., M.M.
sebagai
Hakim Anggota,
R. Aryo Hatmoko, S.IP.
sebagai
Panitera Pengganti.

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupunPemohon Banding.