Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-59551/PP/M.XVIIB/19/2015

JENIS PAJAK
Bea  & Masuk

TAHUN PAJAK
2013

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pembebanan bea masuk karena berdasarkan Rule 7(a), 7(e) dan Rule 9 Revise OCP AC-FTA serta Rule 4 Overleaf Notes pada Form E, tiap jenis barang harus diuraikan/dipisahkan sendiri-sendiri (termasuk dalam hal origin criteria, perbedaan ukuran maupun suku cadang) maka tarif preferensi yang digunakan tidak dapat dipertimbangkan, atas importasi Jenis Barang: Carbon Steel Pipe Fitting and Flanges Elbow CS A234 WPB-S 90 DEG LR SCH STD 36”, dst (51 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) Jumlah Barang: 89.00 Package; NW 99,866.66 Kgs, Negara Asal: China, dan diberitahukan dalam PIB Nomor 487639 tanggal 3 Desember 2013 yang ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-889/KPU.01/2014 tanggal 10 Februari 2014;

Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan Rule 7(a), 7(e) dan Rule 9 Revised OCP-AC-FTA, serta Rule 4 Overleaf Notes tersebut pada Form E, tiap jenis barang harus diuraikan/dipisahkan sendiri-sendiri (termasuk dalam hal origin criteria, perbedaan ukuran, maupun suku cadang), sehingga terhadap barang pos 1-51 dari PIB Nomor 487639 tanggal 3 Desember 2013 tidak dapat memperoleh tarif preferensial AC-FTA karena tidak memenuhi ketentuan Rule 7(a), 7(e) dan Rule 9 Revised OCP-AC-FTA serta butir 4 Overleaf Notes;
Menurut Pemohon
:
bahwa penetapan nomor HS dan tarif bea masuk pada item 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 yang Pemohon Banding ajukan di PIB sudah sesuai dengan klasifikasi barang yang Pemohon Banding impor berdasarkan BTBMI 2013 yaitu 7307.93.10.00 & 7307.93.90.00 untuk Butt Welding Fittings serta 7307.91.10.00 & 7307.91.90.00 untuk Carbon Steel Flanges dengan Bea Masuk 0% dengan menggunakan fasilitas Form E dari negara asal.
Menurut Majelis
:
bahwa Terbanding menyatakan berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor E131306003440016 tanggal 8 November 2013 kedapatan pada kolom 5 hanya ada 2 (dua) item number, yang dikelompokkan berdasarkan HS Code sedangkan pada Commercial Invoice dan PIB diketahui ada 51 (lima puluh satu) jenis barang serta pada kolom 8 Form E (Origin Criteria) disebutkan Origin Criteria “WO”, sebanyak 2 (dua) kali.

bahwa berdasarkan Rule 7(a), 7(e) dan Rule 9 Revised OCP-AC-FTA, serta Rule 4 Overleaf Notes tersebut pada Form E, tiap jenis barang harus diuraikan/dipisahkan sendiri-sendiri (termasuk dalam hal origin criteria, perbedaan ukuran, maupun suku cadang), sehingga terhadap barang pos 1-51 dari PIB Nomor 487639 tanggal 3 Desember 2013 tidak dapat memperoleh tarif preferensial AC-FTA karena tidak memenuhi ketentuan Rule 7(a), 7(e) dan Rule 9 Revised OCP-AC-FTA serta butir 4 Overleaf Notes;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penetapan pembebanan yang dilakukan Terbanding dengan alasan bahwa penetapan nomor HS dan tarif bea masuk pada item 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 yang Pemohon Banding ajukan di PIB sudah sesuai dengan klasifikasi barang yang Pemohon Banding impor berdasarkan BTBMI 2013 yaitu 7307.93.10.00 & 7307.93.90.00 untuk Butt Welding Fittings serta 7307.91.10.00 & 7307.91.90.00 untuk Carbon Steel Flanges dengan Bea Masuk 0% dengan menggunakan fasilitas Form E dari negara asal;

bahwa memenuhi permintaan Majelis, di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor 04/SB/PP/2014 tanggal 20 Oktober 2014 hal Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa Penetapan HS dan tarif bea masuk yang Pemohon Banding ajukan di PIB pada item 43 s.d. 51 sudah sesuai dengan klasifikasi barang yang Pemohon Banding impor berdasarkan BTBMI 2013 yaitu 7307.93.10.00 dan 7307.93.90.00 untuk Butt Welding Fittings serta 7307.91.10.00 dan 7307.91.90.00 untuk Catbon Steel Flanges dengan bea masuk 10 % dengan pembebasan menggunakan fasilitas Form E dari negara asal;

bahwa Form E yang Pemohon Banding lampirkan adalah dokumen asli yang Pemohon Banding terima dari supplier Pemohon Banding di China tanpa rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

bahwa dalam dokumen Form E, yang mana pada kolom 7 tidak terdapat uraian barang seperti yang dirinci pada Invoice, hal tersebut sudah Pemohon Banding konfirmasikan dengan supplier Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penjelasan dari supplier Pemohon Banding, Form E dibuat oleh government dan bukan dibuat oleh supplier. Sesuai info dari government inspection mereka

bahwa dalam Form E tidak menunjukkan keseluruhan item, hanya menunjukkan HS Nomor dan selama ini tidak pernah ada masalah dengan Form E tersebut;

bahwa dalam hal ini, Pemohon Banding sebagai importir menyarankan pihak Indonesia melakukan sosialisasi dengan pihak rekanan di negara asal yang mempunyai kerjasama dengan pemerintah Indonesia;

bahwa alangkah baiknya jika notul yang ditetapkan terdiri dari dua bahasa sehingga Pemohon Banding sebagai importir bisa meneruskan notul tersebut ke Factory untuk dilanjutkan ke pihak pemerintah di China;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa ketentuan dasar mengenai AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 juncto Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operations between The Association Of South Asian Nations and The People’s Republic Of China (Persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50) dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule Of Origin (ROO)Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational CertificationProcedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean- China Free Trade Area;

bahwa PMK Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka AC-FTA yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, atau
barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan;

bahwa sesuai Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri;

bahwa ROO/OCP AC-FTA merupakan perjanjian persetujuan negara-negara anggota asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, yang merupakan perjanjian antar negara-negara dalam rangka kerjasama ekonomi secara menyeluruh yang antara lain mengatur tentang barang ekspor dari China yang diimpor oleh negara-negara ASEAN atau sebaliknya dan dari perjanjian tersebut disepakati

bahwa dokumen resmi yang digunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi adalah SKA Form E yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, negara-negara ASEAN dan China wajib mematuhi segala ketentuan dan persyaratan dalam menerbitkan/mengeluarkan SKA (form E) yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA, sehingga walaupun SKA (form E) telah ditandatangani dan diterbitkan oleh pejabat berwenang di negara pengekspor, namun dalam hal ketentuan dan persyaratan dalam penerbitannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ROO/OCP AC-FTA maka SKA (form E) tersebut tidak dapat dipergunakan untuk memperoleh perlakuan tarif preferensi;

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding maupun Terbanding untuk menyampaikan dokumen pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dalam skema Asean-China Free Trade Area (AC-FTA) dimaksud;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dimaksud antara lain:
Invoice Nomor 201309010 tanggal 17 September 2013;Ø Packing List Nomor 201309010 tanggal 17 September 2013;Ø Bill of Lading Nomor 800310004480 tanggal 8 November 2013;Ø Form E Nomor E131306003440016 tanggal 8 November 2013;Ø Surat Nomor 04/SB/PP/2014 tanggal 20 Oktober 2014 hal Penjelasan TertulisPengganti Surat Bantahan;
bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan bukti pendukung penetapan dimaksud antara lain:
Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) atas PIB Nomor 487639 tanggal 3 Desember 2013;Ø Surat Nomor S-6469/KPU.01/2013 tanggal 19 Desember 2013 hal: Confirmation on Certificate of Origin;

bahwa di dalam persidangan, Tebanding menyatakan bahwa berdasarkan butir 7 dari Attachment A: Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area, Terbanding telah mengirimkan surat Confirmation on Certificate of Origin (Form E) kepada Hebei Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau dengan Surat Nomor S-6469/KPU.01/2013 tanggal 19 Desember 2013 yang menginformasikan bahwa tarif preferensi tidak diberikan dengan alasan bahwa Form E yang digunakan tidak memenuhi ketentuan Rule 7(e) AC-FTA OCP dan Rule 4 Overleaf Notes, atas hal tersebut pihak Terbanding tidak wajib menunggu jawaban;

bahwa menurut Majelis, terkait dengan multi item barang yang dipermasalahkan Terbanding antara uraian barang yang tercantum dalam PIB Nomor 487639 tanggal 3 Desember 2013 dan Form E Nomor E131306003440016 tanggal 8 November 2013 dapat diuraikan sebagai berikut: