Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH

Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-59412/PP/M.VIIA/19/2015

JENIS PAJAK
Bea Masuk

TAHUN PAJAK
2013

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan tarif atas PIB nomor: 492099 tanggal 05 Desember 2013, berupa importasi Children Plastic Sandal Size: 24-29 (Alas kaki dari plastik … dst) (8 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal China dengan rincian sebagai berikut:

2. Pos 64.01 sampai dengan Pos 64.05 dibedakan berdasarkan bahan penyusunouter sole danupper. [Explanatory Notes Bab 64 Umum (B)].
Pos 64.01 dan 64.02, klasifikasi untuk alas kaki dengan outer sole dan upper terbuat dari bahan karet atau plastik;

Pos 64.03, klasifikasi untuk alas kaki dengan outer sole terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian upper terbuat dari bahan kulit.
Pos 64.04, klasifikasi untuk alas kaki dengan outer sole terbuat dari karet, plastik, kulit atau kulit komposisi, sedang bagian upper terbuat dari bahan tekstil.
Pos 64.05, klasifikasi untuk alas kaki dengan outer sole atau upper terbuat dari bahan kombinasi atau bahan yang tidak diatur dalam Pos 64.01 s/d pos 64.04.
Sebagai contoh: Alas kaki dengan outer sole terbuat dari karet atau plastik, sedangupper terbuat dari bahan selain karet, plastik, kulit atau tekstil. [Explanatory Notes Bab 64.05 angka (1)].

3. Pos 64.01
Persyaratan:
– Outer sole dan upper keduanya terbuat dari karet atau plastik;
-Outer sole tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit dengan upper melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;

4. Pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki.
4.1. Fungsi utama alas kaki adalah bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah / bawah (ground surface).
4.2. Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.
4.3. bahwa Explanatory Notes Bab 64.01 tidak mengatur bahwa alas kaki tahan air mengharuskan bagian upper sole tertutup sedemikan agar dapat melindungi seluruh bagian kaki yaitu telapak kaki, mata kaki serta punggung kaki dari sentuhan air;
4.4. bahwa oleh karenanya Explanatory Notes Bab 64.01 juga tidak mengatur adanya batasan ukuran ketinggian upper sole dan berlobang-tidaknya upper sole agar air tidak masuk ke dalam alas kaki;
4.5. bahwa dapat-tidaknya air masuk kedalam alas kaki pada dasarnya tergantung dari ketinggian permukaan air di mana alas kaki tersebut digunakan. Dengan demikian pengertian Waterproof Footwear dimaksudkan sebagai alas kaki yang dapat melindungi seluruh bagian kaki dari sentuhan air adalah tidak benar;

5. Mengacu pada uraian butir 4 di atas, maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagaiWaterproof Footwear adalah alas kaki yang:
– di mana baik bagian outer sole maupun upper terbuat dari bahan yang tahan air; dan
– di mana bagian outer sole dan upper disambung sedemikian rupa sehingga air tidak dapat menembus celah sambungan.
dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya bukan dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan, seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.

6. Buku Tarif Bea Masuk Indonesia
a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.
2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
b. bahwa sesuai Buku Tarif Bea Masuk Indonesia 2003, sandal yang merupakan alas kaki yang hanya melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan ground surface, diklasifikasi pada bab 6401;
c. bahwa berdasarkan Tabel Korelasi yang menghubungkan pos tarif yang ada pada BTBMI 2003 dan BTBMI 2004, dapat disimpulkan bahwa pos tarif6401.99.00.00 (BTBMI 2004) menampung jenis barang dari pos tarif6401.99.99.200 dan 6401.99.900 (BTBMI 2003), dengan demikian pernyataanPemohon Banding bahwa klasifikasi jenis sandal dihapus / dihilangkan dari pos6401 tidak benar;
d. bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Harmonized System dan Explanatory Notes to The HS, Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Harmonized System dalam mengklasifikasi barang memiliki otoritas penuh dan tidak harus sesuai dengan negara lain;

7. Kesimpulan.
7.1 Pos 64.01 adalah klasifikasi untuk jenis barang Alas Kaki Tahan Air, yaitu alas kaki, di mana:
– Outer sole dan upper keduanya terbuat dari karet atau plastik;
– Outer sole tidak digabungkan/ dihubungkan / dirakit dengan upper melalui cara-cara: dijahit, dikeling, dipaku, disekerup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
7.2 Pos 64.01 tidak mempertimbangkan apakah bagian upper berlubang atau tidak, asalkan Alas Kaki dimaksud memenuhi kriteria dimaksud butir 7.1 di atas, harus diklasifikasi pada Pos 64.01.

8. bahwa sesuai dengan struktur pos tarif 64.01 di dalam Buku Tarif KepabeananIndonesia Tahun 2012, sebagai berikut:

maka Children Plastic Sandal dll, (5 jenis barang sesuai dengan PIB) untuk pos 1 s.d. 5, masuk pos tarif 6401.99.00.00.

2. Tarif Bea Masuk

bahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk15%.

bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form E Nomor E134432002480171 tanggal 29 November 2013 dan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA), untuk pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 15%.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan Klasifikasi Tarif dan Tarif Bea Masuk oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-020646/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-762/KPU.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 untuk alas kaki dari plastik, jenis barang dari pos 1 , 3 , 5 , 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China tetap dipertahankan.

MENIMBANG
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas alas kaki dari plastik, jenis barang dari pos 1 , 3 , 5 , 6 dan 7 sesuai lembarlanjutan PIB, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA).
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, dan pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

MENGINGAT
1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai AtasBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN
Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-762/KPU.01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-020646/NOTUL/KPU- TP/BD.02/2013 tanggal 10 Desember 2013 , dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 492099 tanggal 05 Desember 2013 yaitu alas kaki dari plastik, jenis barang dari pos 1 , 3 , 5 , 6 dan 7 sesuai lembar lanjutan PIB, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA) sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar adalah Rp25.231.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015, oleh Majelis VIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Ir. J.B. Bambang Widyastata
sebagai
Hakim Ketua,
Drs. Bambang Sudjatmoko
sebagai
Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S. Sos, MH
sebagai
Hakim Anggota,
Yosephine Riane E.R., S.H.,M.H
sebagai
Panitera Pengganti.

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti,

serta tidak dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding

http://www.pengadilanpaak.com