Keputusan Pengadilan Pajak

RISALAH

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-60259/PP/MXB/15/2015

JENIS PAJAK
Pajak Penghasilan Badan

TAHUN PAJAK
2007

POKOK SENGKETA

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2007 atas sebesar Rp38.646.985.793,00, yang terdiri dari,
Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar ……………………………. Rp37.707.152.982,00,
Koreksi Penyesuaian Fiskal sebesar ……………………………………………. Rp939.832.811,00,
Terdiri atas,

bahwa Pemberian catu beras tersebut juga tidak dapat dipersamakan dengan pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makan dan minum yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, mengingat lazimnya catu beras tersebut juga diberikan kepada anggota keluarga sesuai dengan status masing-masing pegawai, TK, K/O, K/1, K/2, yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan;

bahwa Pemberian natura tersebut bukan merupakan objek pajak bagai pegawai yang menerimanya;

bahwa dalam uji bukti, Pemohon Banding mengemukaan pendapatnya sebagai berikut,

bahwa esensi pemberian beras adalah dalam rangka pemberian makanan kepada karyawan ditempat bekerja sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 pasal 1 huruf e Undang-Undang PajakPenghasilan bahwa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan boleh dibiayakan (dikurangkan dari penghasilan bruto);

bahwa dengan demikian atas pemberian catu beras kepada karyawan di tempat atau lokasi bekerja menurut Pemohon Banding boleh dibiayakan;

bahwa berdasarkan hasil Uji Bukti tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang- undang Pajak Penghasilan), antara lain diatur,
Pasal 4 ayat (3) huruf d dan penjelasannya, diatur bahwa yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak antara lain adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
Pasal 9 ayat (1) huruf e, diatur bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan;

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, antara lain diatur,
Pasal 1 huruf a,“Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan,a. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerjabagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja”;
dalam Pasal 2,(1) Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan.
(2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun2000, adalah sarana dan fasilitas di lokasi bekerja untuk :
a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya;
b. pelayanan kesehatan;
c pendidikan bagi pegawai dan keluarganya;
d. pengangkutan bagi pegawai dan keluarganya;
e. olahraga bagi pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda,
sepanjang fasilitas dan sarana tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri ;
dalam Pasal 4,“Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuanganini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak”;

bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan yang lokasinya berada di daerah tertentu (daerah terpencil) sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta IV Nomor: KEP-70/ WPJ.20/2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penetapan Sebagai Daerah Terpencil;

bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-70/WPJ.20/2005 tentang Penetapan sebagai Daerah Terpencil disebutkan sebagai berikut ,
“Terhadap investasi tersebut di atas, diberikan perlakuan PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah terpencil berdasarkan Pasal 4 ayat (4) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sebagai berikut :
tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya,
pelayanan kesehatan,
pendidikan bagi karyawan dan keluarganya,
pengangkutan/transportasi bagi pegawai,
olahraga bagi pegawai dan keluarganya, tidak termasuk golf, boating dan pacuan kuda”;

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding serta pendapat Terbanding dan Pemohon Banding diatas, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur,”bahwa untuk menentukan besar nya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor466/KMK.04/2000 a quo, pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja pemberi kerja atau perusahaan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000 a quo , yang dimaksud dengan penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja”:

bahwa pemberian catu beras yang dilakukan oleh Pemohon Banding, tidak sama dengan pemberian makanan/minuman di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466/KMK.04/2000 a quo, karena tidak hanya diberikan kepada pegawai tapi juga kepada anggota keluarganya;
Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.43650/PP/M.III/15/2013, Nomor Put.45443/PP/M.II/15/2013, dan Nomor Put.47967/PP/M.I/15/2013 serta nomor Put 54587/PP/M.IA/15/2014 tidak dapat dijadikan pertimbangan Majelis, karena yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah pemberian catu beras yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak hanya kepada pegawai tetapi termasuk juga kepada anggota keluarga pegawai;

bahwa menurut Majelis, pemberian catu beras oleh Pemohon Banding adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, yang bukan merupakan Objek Pajak bagi pegawai yang menerimanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa biaya pemberian catu beras oleh Pemohon Banding, tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan, dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya catu beras sebesar Rp450.000.000,00 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan koreksi penyesuaian fiskal positif atas biaya catu beras oleh Terbanding sebesar Rp.450.000.000,00, tetap dipertahankan;

Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding saat pemeriksaan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan, dikarenakan pemberian tunjangan tersebut merupakan pemberian tunjangan yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan dari perusahaan merupakan untuk kepentingan pribadi dari karyawan, bentuk tunjangan tersebut adalah
pemberian uang tunjangan/sumbangan pernikahan, selain itu terdapat pemberian sumbangan-sumbangan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Pemeriksa, dikarenakan biaya-biaya di atas merupakan bentuk tunjangan;

Menurut Majelis
:
bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan di koreksi karena tidak diperuntukkan untuk kepentingan Perusahaan namun diperuntukan untuk kepentingan pribadi karyawan, bentuk tunjangan tersebut adalah pemberian uang tunjangan / sumbangan pernikahan, selain itu terdapat pemberian sumbangan- sumbangan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa Terbanding menambahkan, apabila terdapat bukti ada biaya tersebut namun biaya tersebut tidak dapat dibebankan karena tidak berhubungan dengan 3M;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, biaya tersebut dapat dibiayakan;

bahwa oleh karena koreksi atas Hutang Usaha sebesar Rp54.567.308,00, perlu dilakukan Uji Kebenaran Materi ( Uji Bukti ), maka Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti, adapun hasil Uji Bukti sebagai berikut :

bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding, yaitu,
1. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) PemberianSumbangan / Tunjangan Pernikahan kepadaKaryawan bagian roduksi, Teknik, dan Pabrik, yaitu,
– BPK Nomor 1235 tanggal 28-02-2007,
– BPK Nomor 2329 tanggal 28-04-2007,
– BPK Nomor 2333 tanggal 28-04-2007,
– BPK Nomor 4027 tanggal 26-07-2007,
– BPK Nomor 4994 tanggal 07-09-2007,
– BPK Nomor 5438 tanggal 01-10-2007,
– BPK Nomor 2866 tanggal 26-05-2007,
– BPK Nomor 3958 tanggal 23-07-2007,
– BPK Nomor 4620 tanggal 28-08-2007,
– BPK Nomor 6921 tanggal 26-12-2007,
– BPK Nomor 6743 tanggal 13-12-2007;

bahwa dalam uji bukti, Terbanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikutbahwa biaya tersebut merupakan pemberian tunjangan pernikahan kepada karyawan, Dengan demikian biaya tersebut diperuntukkanuntuk kepentingan pribadi karyawan, bukan untuk kepentingan perusahaan;
Dalam Pasal 9 ayat 1 huruf i Undang-Undang PPh dinyatakan sbb,”Untuk menentukan besarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleti dikurangkanbiaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjaditanggungannya”;

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, atas biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding, dikarenakan biaya-biaya di atas merupakan pemberian tunjangan pernikahan kepada karyawan;

bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan:”Biaya yang dimaksud adalah tunjangan, yang merupakan: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biayapengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

bahwa atas tunjangan pernikahan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 terhadap karyawan yang menerimanya, dengan demikian menurut Pemohon Banding atas pemberian tunjangan pernikahan kepada karyawan tersebut boleh dibiayakan.

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding, pendapat Terbanding danPemohon Banding diatas Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
-Biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, merupakan pemberian Pemohon Banding kepada karyawan sebagai tunjangan pernikahan;
-Dalam Pasal bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan,“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:a. biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentukuang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi,dan pajak kecuali pajak penghasilan”;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa biaya tersebut tidak termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, sehingga biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding berupa Koreksi Hutang Usaha sebesar Rp54.567.308,00, tetap dipertahankan;
Menurut Terbanding
:
bahwa Terbanding saat pemeriksaan tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan, dikarenakan pemberian tunjangan tersebut merupakan pemberian tunjangan yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan dari perusahaan merupakan untuk kepentingan pribadi dari karyawan, bentuk tunjangan tersebut adalah
pemberian uang tunjangan/sumbangan pernikahan, selain itu terdapat pemberian sumbangan-sumbangan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

Menurut Pemohon
:
bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Pemeriksa, dikarenakan biaya-biaya di atas merupakan bentuk tunjangan;

Menurut Majelis
:
bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan di koreksi karena tidak diperuntukkan untuk kepentingan Perusahaan namun diperuntukan untuk kepentingan pribadi karyawan, bentuk tunjangan tersebut adalah pemberian uang tunjangan / sumbangan pernikahan, selain itu terdapat pemberian sumbangan- sumbangan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa Terbanding menambahkan, apabila terdapat bukti ada biaya tersebut namun biaya tersebut tidak dapat dibebankan karena tidak berhubungan dengan 3M;

bahwa menurut Pemohon Banding, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, biaya tersebut dapat dibiayakan;

bahwa oleh karena koreksi atas Hutang Usaha sebesar Rp54.567.308,00, perlu dilakukan Uji Kebenaran Materi ( Uji Bukti ), maka Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti, adapun hasil Uji Bukti sebagai berikut :

bahwa bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding, yaitu,
1. Bukti Pengeluaran Kas (BPK) PemberianSumbangan / Tunjangan Pernikahan kepadaKaryawan bagian roduksi, Teknik, dan Pabrik, yaitu,
– BPK Nomor 1235 tanggal 28-02-2007,
– BPK Nomor 2329 tanggal 28-04-2007,
– BPK Nomor 2333 tanggal 28-04-2007,
– BPK Nomor 4027 tanggal 26-07-2007,
– BPK Nomor 4994 tanggal 07-09-2007,
– BPK Nomor 5438 tanggal 01-10-2007,
– BPK Nomor 2866 tanggal 26-05-2007,
– BPK Nomor 3958 tanggal 23-07-2007,
– BPK Nomor 4620 tanggal 28-08-2007,
– BPK Nomor 6921 tanggal 26-12-2007,
– BPK Nomor 6743 tanggal 13-12-2007;

bahwa dalam uji bukti, Terbanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikutbahwa biaya tersebut merupakan pemberian tunjangan pernikahan kepada karyawan, Dengan demikian biaya tersebut diperuntukkanuntuk kepentingan pribadi karyawan, bukan untuk kepentingan perusahaan;
Dalam Pasal 9 ayat 1 huruf i Undang-Undang PPh dinyatakan sbb,”Untuk menentukan besarnyaPenghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleti dikurangkanbiaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjaditanggungannya”;

bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, atas biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

bahwa dalam Uji Bukti, Pemohon Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi Terbanding, dikarenakan biaya-biaya di atas merupakan pemberian tunjangan pernikahan kepada karyawan;

bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan:”Biaya yang dimaksud adalah tunjangan, yang merupakan: biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biayapengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

bahwa atas tunjangan pernikahan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 terhadap karyawan yang menerimanya, dengan demikian menurut Pemohon Banding atas pemberian tunjangan pernikahan kepada karyawan tersebut boleh dibiayakan.

bahwa berdasarkan data dan keterangan dalam berkas banding, pendapat Terbanding danPemohon Banding diatas Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
-Biaya yang dikoreksi oleh Terbanding, merupakan pemberian Pemohon Banding kepada karyawan sebagai tunjangan pernikahan;
-Dalam Pasal bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, dinyatakan,“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:a. biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentukuang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi,dan pajak kecuali pajak penghasilan”;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa biaya tersebut tidak termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2000, sehingga biaya tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto;

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding berupa Koreksi Hutang Usaha sebesar Rp54.567.308,00, tetap dipertahankan;

Menurut Terbanding
:
bahwa pada saat proses keberatan, Terbanding telah menyampaikan permintaan data berupa bukti pendukung Biaya Legal sebesar Rp435.265.503,00, melalui Surat Nomor: S-699/WPJ.19/BD.05/2013 tanggal 30 Januari 2013 dan S- 2242/WPJ.19/BD.05/2013 tanggal 26 April 2013;
Menurut Pemohon
:
bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1983 Tentang Pajak Penghasilan,”Biaya yang dimaksud adalah biaya administrasi pembuatan sertifikat KKPA, yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biava administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

Menurut Majelis

bahwa menurut Terbanding, dari awal Pemohon Banding menyatakan bahwa biaya tersebut terkait dengan sertifikat maupun biaya-biaya yang ada dalam KKPA, namun Tebanding tetap melakukan koreksi, karena data pendukung atas biaya tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, biaya tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, merupakan biaya yang boleh dibiayakan karena termasuk dalam 3M dimana didalamnya terdapat biaya administrasi. Pembuatan sertifikat KKPA (biaya administratif ) sehingga dapat dibebankan sebagai biaya;

bahwa atas pertanyaan Majelis terkait biaya tersebut, Pemohon Banding menjelaskan, bahwa KKPA seperti plasma, Ketika Pemohon Banding membuka lahan kebun dengan luasan areal tertentu ada peraturan dari Kementrian Perhutanan dan BPN diwajibkan menyediakan 20% lahan yang intinya untuk penduduk sekitar dalam bentuk plasma atau KKPA, Pada perjalanannya lahan yang 20% itu Pemohon Banding yang membangun tetapi nanti di akhir selesai sudah menjadi kebun yang dinilai oleh BPN dan Pemda setempat bahwa ini sudah layak untuk diserahkan kepada petani (menjadi hak milik petani, tetapi pada proses sebelumnya sampai dengan sertifikat itu siap untuk diserahkan kepada petani adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Banding sebagai perusahaan induk);

bahwa oleh karena koreksi atas Biaya Legal sebesar Rp435.265.503,00 perlu dilakukan Uji Kebenaran Materi ( Uji Bukti ), maka Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti, adapun hasil Uji Bukti sebagai berikut :
bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding, yaitu,
1. Bukti Pengeluaran Kas (Voucher Payment) Pembayaran biaya Legal (pembuatan sertifikat KKPA dan Perijinan), yaitu,
– VH No. 000243 tgl 05/09/2007,
– VH No. 001024 tgl 02/05/2007,
– VH No. 001142 tgl 22/05/2007;

bahwa dalam Uji Bukti Terbanding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,

bahwa dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan dalam LPP telah diuraikan bahwa Pemeriksa tetap mempertahankan koreksi yang telah dilakukan,dikarenakan biaya legal tersebut merupakan biaya yang seharusnya merupakan beban dari petani yang tergabung dalam KKPA, dikarenakan tanah yang dibuatkan sertifikat adalah tanah milik petani, bukan milik Wajib Pajak;

bahwa Selaras dengan pendapat Pemeriksa tersebut diatas, dalam penjelasan Pemohon Banding atas KKPA, Pemohon Banding antara lain menyatakan hal-hal sebagai berikut :
– “Peran dan Tanggung Jawab Perusahaan Inti,Inti tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Plasma KKPA selain dari kewajiban / tanggungjawab yang secara tegas diatur Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Intl dengan Plasma KKPPA.”
– “Peran dan tanggung Jawab Plasma KKPA,Semua dana yang telah / akan dikeluarkan Inti berkaitan dengan kebun Plasma KKPA wajib dibayar kembali oleh Plasma KKPA serta akan menjadi hutang Plasma KKPA dengan jaminan Kebun Plasma KKPA.”

bahwa dari data dan fakta yang ada tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya biaya pengurusan sertifikat KKPA tersebut bukan menjadi beban Pemohon Banding karena pada akhirnya akan dibayar kembali oleh Plasma KKPA setelah mendapat pengalihan kebun dari Inti;

bahwaselain hal tersebut, dalam argumennyaPemohon Banding juga tidak memberikan data / dokumensecara detail dan lengkap atas transaksi biaya legal tersebut sehingga tidak dapat diketahui kronologisnya serta tidak bisa ditrasir ke bukti pendukungnya;

bahwa dalam uji bukti Pemohon Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut,

bahwa biaya-biaya tersebut merupakan pengeluaran terkait pembuatan sertifikat KKPAyang menurut Pemohon Banding merupakan biaya administrasi;

bahwa sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 7 Tabun 1983 Tentang Pajak Penghasilan:”Biaya yang dimaksud adalah biaya administrasi pembuatan sertifikat KKPA, yang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biava administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding atas pengeluaran biaya untuk pengurusan sertifikat KKPA yang merupakan biaya administrasi tersebut boleh dibiayakan;

bahwa berdasarkan keterangan dalam berkas sengketa, pendapat Terbanding dan Pemohon Banding dalam uji bukti tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut,
-Biaya legal yang dikoreksi oleh Terbanding sebesar Rp435.265.503,00 tersebut adalah merupakan biaya sertifikat tanah milik petani yang tergabung dalam KKPA yang dibangun oleh Pemohon Banding;
-Biaya legal tersebut dikeluarkan oleh Pemohon Banding karena yang membangun kebun tersebut adalah Pemohon Banding, selanjutnya kebun tersebut untuk diserahkan kepada petani (menjadi hak milik petani,) setelah dinilai setempat bahwa kebun tersebut sudah layak untuk diserahkan kepada petani oleh BPN dan Pemda setempat;
-Pada proses sebelumnya sampai dengan sertifikat itu siap untuk diserahkan kepada petani adalah menjadi tanggung jawab Pemohon Banding sebagai perusahaan induk;
-Semua dana yang telah/akan dikeluarkan oleh Pemohon Banding selaku perusahaan Inti berkaitan dengan kebun plasma KKPA wajib dibayar kembali oleh petani plasma KKPA, serta akan menjadi hutang petani plasma KKPA dengan jaminan Kebun Plasma KKPA;
– Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, dinyatakan,“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap,ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:b. biaya untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentukuang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi,dan pajak kecuali pajak penghasilan”;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan keyakinan Majelis, menurut Majelis biaya sertifikat kebun plasma KKPA tersebut seharusnya menjadi kewajiban petani yang harus dibayar kembali oleh petani plasma dalam rangka kredit KKPA, sehingga biaya tersebut tidak seharusnya menjadi beban Pemohon Banding dan oleh karenanya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa selanjutnya Majelis berkesimpulan, koreksi Terbanding atas biaya legal sebesar Rp435.265.503,00,tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan pendapat Majelis atas total koreksi Terbanding pada huruf A dan B sebesar Rp38.646.985.793,00, Majelis berkesimpulan sebagai berikut: