bahwa berdasarkan kronologis tersebut, sengketa ini dimulai dari adanya perbaikan SPOB PBB tahun 2008 sd 2013 yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Surat Nomor: 802-JAW/2013 tanggal 9 Juli 2013;bahwa atas SPOP yang telah disampaikan oleh Pemohon Banding pada tanggal 25 Mei 2012, oleh Terbanding telah diterbitkan SPPT PBB Tahun 2012 Nomor: 63.04.130.001.900.0001.1 dengan jumlah PBB terutang Rp101.400.140,00 yang memperhitungkan fasilitas pengurangan 50%, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 748/KMK.04/1990 Tentang Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;

bahwa setelah Pemohon Banding menyampaikan perbaikan data SPOP PBB tahun 2012, Terbanding menerbitkan SKP PBB Tahun 2012 Nomor: 00001/272/12/731/13 tanggal 2 Agustus 2013, yang dalam SKP tersebut Terbanding tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990;

bahwa alasan Terbanding tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan 50% atas PBB yang harus dibayar dikarenakan Pemohon banding mengajukan pemanfaatan fasilitas pengurangan PBB (untuk yang pertama kali) kepada Terbanding melebihi jangka waktu 3 bulan dari tanggal diperolehnya izin lokasi perkebunan, sebagaimana diatur dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 tentang pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu;
bahawa Bupati Barito Kuala – Prov. Kalsel telah menerbitkan putusan Nomor: 73 Tahun 2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang pemberian izin lokasi perkebunan kepada Pemohon Banding, sedangkan permohonan pemanfaatan pengurangan PBB diajukan oleh Pemohon banding tanggal 28 Januari 2008 dengan surat Nomor: 071/KJW/I12008, sehingga melebihi jangka waktu 3 bulan;

bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ.6/1990 tanggal 18 Juli 1990 tentang pokok Petunjuk Teknis Tentang Pengenaan PBB Bagi Investasi Di Wilayah Tertentu diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 748/KMK.04/1990. Yang menyatakan “Pelaksanaan Teknis keputusan ini diaturlebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak”;

bahwa Majelis berpendapat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: 748/KMK.04/1990 hanya mengatur tentang pelaksanaan teknis atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 748/KMK.04/1990 tanggal 28 Juni 1990, sehingga Surat Edaran tersebut tidak dapat digunakan oleh Terbanding untuk mengambil keputusan yang bertentangan atau menyimpang atau melebihi dari seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 748/KMK.04/1990;

bahwa dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 748/KMK.04/1990 dengan tegas mengatur bahwa Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi:- Wajib pajak yang melakukaninvestasi penanaman modal baru dan perluasan, yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu(ayat 1)- Melakukan investasi di bidang tertentu (ayat 2)- terhitung sejak tanggal 1 Januari 1990,diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan yangterutang, selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990, sehingga berhak memperoleh fasilitas pengurangan PBB sebesar 50% selama 8 (delapan) tahun sejak diperolehnya izin peruntukan tanah yakni tahun 2007;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat perhitungan PBB terutang sebagaimana tertuang dalam SKP PBB Nomor: 00001/272/12/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Terbanding adalah tidak tepat, karena tidak memperhitungkan fasilitas pengurangan sebesar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 748/KMK.04/1990

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas besarnya PBB tahun 2012 terutang sebesar Rp260.123.020,00 tidak dapat dipertahankansehingga harus dibatalkan;

MENIMBANG
bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

MENGINGAT
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan
ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN
Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-92/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor: 00001/272/12/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2012, atas nama: PT XXX, sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2012 menjadi sebagai berikut:

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00677/PP/PM/ VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan telah diubah dengan Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP- 017/PP/2014 tanggal 25 Juni 2014, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Rasono sebagai Hakim Ketua,
Gunawan sebagai Hakim Anggota,
Bambang Basuki sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti,
Dan Putusan Nomor: Put-59257/PP/M.IA/18/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Rasono sebagai Hakim Ketua,
Gunawan sebagai Hakim Anggota,
Hadi Rudjito sebagai Hakim Anggota,
R.E. Satrio Lambang sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tanpa dihadiri baik oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;