bahwa Majelis berkesimpulan penetapan tarif atas PIB Nomor XXXXXX tanggal 13 Mei 2014 tersebut adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:

bahwa pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan tarif (pembebanan bea masuk) atas PIB Nomor XXXXXX tanggal 13 Mei 2014 tersebut berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen;

bahwa atas penetapan tarif (pembebanan bea masuk) tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-1591/KPU.01/2014 tanggal 21 November 2014 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi kekurangan BM, PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp30.915.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa atas penetapan tersebut, Pemohon Banding dengan Surat Nomor 032/L/CPI/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan serta keterangan yang disampaikan baik oleh Pemohon Banding maupun Terbanding;

bahwa untuk memeriksa kebenaran pembebanan bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 191889 tanggal 13 Mei 2014 tersebut Majelis melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Identifikasi Barang

bahwa antara Terbanding dan Pemohon Banding tidak ada sengketa terkait dengan identifikasi barang atas importasi Sannix FA-728R dan Sannix CPS-36 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Jepang, yaitu sesuai sebagaimana yang diberitahukan di dalam PIB Nomor XXXXXX tanggal 13 Mei 2014;

1. Klasifikasi Barang

bahwa menurut Terbanding maupun Pemohon Banding tidak ada sengketa mengenai klasifikasi pos tarif. Kedua pihak sama menyetujui bahwa barang yang diimpor oleh Pemohon Banding, yaitu Sannix FA-728R dan Sannix CPS-36 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Jepang, berdasarkan BTKI 2012 diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3907.20.90.00;

1. Tarif Bea Masuk

bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
“Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”.

Huruf a
“Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”.

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Pemohon Banding maupun Terbanding untuk menyampaikan dokumen pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dalam skema Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnersip Agreement (JIEPA);

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung terkait pemenuhan persyaratan impor dimaksud antara lain:
–    Commercial Invoice Nomor CUR0082290-01 tanggal 16 April 2014;
–    Packing List Nomor CUR0082290-01 tanggal 16 April 2014;
–    Invoice Nomor SCI-140423 tanggal 14 April 2014;
–    Bill of Lading Nomor NSQPT140440141 tanggal 23 April 2014;
–    Marine Cargo Policy Nomor 1013934320 tanggal 25 April 2014;
–    Form JIEPA Nomor 140079307176701905 tanggal 23 April 2014;
–    Certificate of Quality And Analysis Nomor 2685475 tanggal 14 April 2014 dan Nomor 2692556 tanggal 14 April 2014;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis yang menjadi permasalahan adalah pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skema Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnersip Agreement (JIEPA) terkait perbedaan nomor dan tanggal invoice yang tertera pada Form JIEPA Nomor 140079307176701905 tanggal 23 April 2014;

bahwa menurut Majelis, mekanisme importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor XXXXXX tanggal 13 Mei 2014 dengan menggunakan Form JIEPA tersebut dengan “Third Party Invoicing”;

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan invoice dari Jepang yaitu Invoice Nomor SCI- 140423 tanggal 14 April 2014 dari supplier AAA Chemical Industries, Ltd., untuk barang impor sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor CUR0082290-01 tanggal 16 April 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi Pemohon Banding yang diberitahukan dalam PIB Nomor 191889 tanggal 13 Mei 2014 berupa Sannix FA-728R dan Sannix CPS-36 (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal Jepang dengan menggunakan Form JIEPA Nomor 140079307176701905 tanggal 23 April 2014 tetap sah dan memenuhi persyaratan impor dalam skema Japan and The Republic of Indonesia for An Economic Partnersip Agreement (JIEPA);

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVIIB Pengadilan Pajak setelah persidangan terakhir pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tetapi tidak dihadiri oleh Pemohon Banding maupun oleh Terbanding.