1. Koreksi Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar USD8,168.89

bahwa menurut Pemohon Banding, atas penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 23 tersebut telah Pemohon Banding laporkan pada SPT Badan Tahun Pajak 2010 sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa menurut pendapat Majelis, untuk membuktikan bahwa apakah Pemohon Banding telah dipotong PPh Pasal 23 atas transaksi dengan pemberi kerja/pemotong pajak, maka Majelis meminta kepada Pemohon Banding untuk memperlihatkan bukti-bukti dan dokumen yang terkait dengan adanya arus uang dan arus barang dari transaksi tersebut;

bahwa dalam persidangan, Majelis meminta kepada Terbanding untuk meneliti dan memeriksa bukti-bukti transaksi antara Pemohon Banding dengan pemberi kerja yang bukti potong PPh Pasal 23-nya tidak diakui oleh Terbanding;

bahwa Majelis dalam persidangan meneliti dan memeriksa dokumen dan bukti-bukti P.4, P.5, P.8, P.9, P.15 sampai dengan P.44;

bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah membayar tagihan/invoice yang telah diterbitkan oleh pemberi kerja/pemotong pajak dan atas transaksi tersebut, Pemohon Banding telah diberikan bukti potong PPh Pasal 23;

bahwa menurut pendapat Majelis, tanggung jawab pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 bukan pada Pemohon Banding;

bahwa tanggung jawab pemotongan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dibebankan kepada pemberi kerja atau pemotong pajak sebagaimana diatur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Kredit Pajak PPh Pasal 23 sebesar USD8,168.89 tidak dapat dipertahankan;

2. Koreksi Kredit Pajak Tambahan PPh Pasal 22 sebesar USD413.87

bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan:

bahwa menurut pendapat Majelis, untuk melakukan pembetulan atas perhitungan kredit pajak, Pemohon Banding harus melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo;

bahwa menurut pendapat Majelis, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang a quo merupakan pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum Pemohon Banding untuk membetulkan jumlah kredit pajak pada saat proses pemeriksaan pajak sedang berlangsung;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Kredit Pajak Tambahan PPh Pasal 22 sebesar USD413.87 tetap dipertahankan;

3. Koreksi Kredit Pajak Tambahan PPh Pasal 23 sebesar USD347,380.49

bahwa dalam Laporan Pemeriksaan Pajak yang dibuat oleh Terbanding, sama sekali tidak ada yang menyebutkan atau membahas tentang adanya Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang dilakukan koreksi negatif (dapat diakui) yang berasal dari dokumen tambahan berupa bukti telah dipungut PPh Pasal 22 dan bukti telah dipotong PPh Pasal 23;

bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan:

bahwa menurut pendapat Majelis, untuk melakukan pembetulan atas perhitungan kredit pajak, Pemohon Banding harus melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010 sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo;

bahwa menurut pendapat Majelis, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang a quo merupakan pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rangka pemeriksaan bukti permulaan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum Pemohon Banding untuk membetulkan jumlah kredit pajak pada saat proses pemeriksaan pajak sedang berlangsung;

bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi positif Kredit Pajak Tambahan PPh Pasal 23 sebesar USD347,380.49 tetap dipertahankan;

4. Kesimpulan Majelis terhadap sengketa Kredit Pajak sebesar USD355,963.25

bahwa hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan terhadap sengketa Kredit Pajak sebesar USD355,963.25 sebagaimana diuraikan di atas, adalah sebagai berikut :

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi positif Kredit Pajak yang dilakukan oleh Terbanding sebesar USD355,963.25 tidak dapat dipertahankan sebesar USD8,168.89 dan tetap dipertahankan sebesar USD347,794.36;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014, oleh Hakim Majelis XVB Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.00305/PP/PM/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Putusan Nomor: Put.69419/PP/M.XVB/16/2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.018/PP/Ucp/2016 tanggal 22 Februari 2016 sebagai berikut:

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

wwww.pengadilanpajak.com