Contoh Kasus Pengadilan Pajak
Pemohon Banding : PT ABC
Jenis Usaha :
Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak : 2001
Pokok Sengketa :
1. Koreksi positif biaya overhead
2. Koreksi positif biaya PTT
3. Koreksi positif biaya perjalanan dinas
4. Koreksi negatif bunga pinjaman
1. Koreksi biaya overhead
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
Koreksi biaya tersebut karena Pemohon membebankan biaya pihak lain (beban PT X) dan terdapat biaya entertainment.
Koreksi Terbanding telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, sepanjang tidak ditemukan data lain koreksi tetap dipertahankan.
Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
Atas pengeluaran untuk pihak lain ini Pemohon perhitungkan di tahun 2002 dalam bentuk pengurangan/potongan pembayaran hutang kepada pihak yang bersangkutan yang Pemohon akui sebagai pendapatan, atas biaya entertainment Pemohon telah membuat daftar nominatif.
Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
Dari bukti yang diberikan oleh Pemohon berupa perincian pembelian kayu yang merupakan pengeluaran untuk pihak lain dan telah Pemohon perhitungkan di tahun 2002 dalam bentuk pengurangan/potongan pembayaran hutang kepada pihak yang bersangkutan yang Pemohon akui sebagai pendapatan.
Berdasarkan bukti perincian pembelian kayu, perjanjian jual beli kayu, ledger yang disampaikan dan penjelasan Pemohon, Terbanding dapat menerima pembuktian dan penjelasan Pemohon.
Mengenai biaya entertainment merupakan biaya pengurusan kayu yang ditahan dan Pemohon telah memberikan daftar nominatif dan bukti pengeluaran kas.
Dari bukti yang diberikan oleh Pemohon berupa daftar nominatif dan bukti pengeluaran kas pada tanggal 15 Nopember 2001 Terbanding dapat menerima pembuktian tersebut.
Berdasarkan bukti-bukti serta penjelasan Pemohon dan Terbanding dalam persidangan atas koreksi positif biaya overhead, Terbanding dapat menerima pembuktian dari Pemohon dengan demikian koreksi biaya overhead tidak dapat dipertahankan.
2. Koreksi positif biaya PTT
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
Tidak ada kepastian bahwa beban tersebut digunakan semata-mata untuk kegiatan usaha.
Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
Handphone memang semata-mata dipergunakan untuk keperluan bisnis dimana mobilitas seseorang sangat diperlukan, pada saat dirumah HP tersebut senantiasa dimatikan Pemohon karena privacy Pemohon tidak ingin terganggu.
Karena masalah ini merupakan sengketa yang senantiasa timbul pada saat pemeriksaan baru pada tahun 2002, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SE bahwa penggunaan HP dapat diakui 50% nya.
Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
Koreksi positif biaya PTT berdasarkan bukti-bukti serta penjelasan Pemohon dan Terbanding dalam persidangan dan berdasarkan SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002 atas biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan penerbitan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai sebagai biaya rutin sebesar 50%.
Ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/PJ.42/2002 tanggal 18 April 2002 berlaku untuk pengeluaran biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan yang dilakukan pada dan setelah tanggal 18 April 2002, adapaun perlakuan pajak terhadap pengeluaran/biaya pemakaian telepon dan kendaraan perusahaan yang dilakukan sebelum tanggal 18April 2002 pada dasarnya adalah sama, kecuali mengenai penetapan beban biaya agar sedapat mungkin didasarkan atas fakta yang sebenarnya.
Karena pemakaian telepon seluler untuk tahun 2001, maka diperlakukan sama sesuai dengan SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002.
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta, maka Terbanding dapat menerima pembuktian Pemohon dan pengenaan biaya tersebut dihitung kembali berdasarkan SE-09/PJ.42/2002 tanggal 17 Mei 2002. Atas biaya berlangganan atau pengisian pulsa dan penerbitan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai sebagai biaya rutin sebesar 50%, karenanya Majelis berkesimpulan koreksi tersebut dikabulkan sebagian.
3. Koreksi positif biaya perjalanan dinas
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
Koreksi ini terdiri dari biaya menghadiri sidang BPSP, bahwa beban biaya ini tidak termasuk ke dalam beban biaya konsultan yang telah dikenakan PPh Pasal 21 dan biaya perjalanan dinas ke Lombok, beban biaya ini dikoreksi mengingat Pemohon tidak mempunyai kaitan usaha di daerah tersebut.
Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
Ini adalah pengeluaran biaya persidangan ke Jakarta untuk proses banding, biaya ini benar-benar timbul dalam tahun 2001, dan untuk memperkuat argumentasi, Pemohon telah memperoleh surat penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan.
Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
Pemohon memberikan bukti-bukti berupa bukti pengeluaran kas, kuitansi dan dari bukti tersebut Terbanding dapat menerimanya .
Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Pemohon dan Terbanding, Majelis berkesimpulan atas koreksi positif biaya perjalanan dinas dapat dibiayakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan.
4. Koreksi negatif biaya bunga pinjaman
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
Koreksi tersebut berasal dari pembebanan bunga atas cadangan dana yang merupakan pinjaman oleh pemegang saham kepada perusahaan.
Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
Pada kenyataannya tidak pernah terjadi pembayaran bunga kepada pemegang saham, jelas bila diikuti dari flow keuangan (kas/bank) tidak pernah terdapat pengeluaran dana sejumlah itu.
Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
Menurut Terbanding koreksi tersebut merupakan pembebanan bunga atas cadangan modal yang merupakan pinjaman oleh pemegang saham kepada perusahaan sesuai surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-165/PJ.312/ 1992 tanggal 7 Mei 1992 atas pinjaman tersebut dikenakan bunga.
Berdasarkan penelitian terhadap data dan bukti-bukti pendukung yang diberikan oleh Pemohon diketahui hal-hal sebagai berikut :
Dari laporan keuangan tahun 2000 cadangan modal tidak ada dan pada tahun 2001 menjadi Rp1.655.710.000,00 dan telah dilakukan pengembaliannya pada akhir tahun 2001 sehingga pada tahun 2002 dan tahun 2003 cadangan modal di neraca sudah tidak ada lagi.
Berdasarkan perkembangan account cadangan modal pada ekuitas Pemohon, diketahui bahwa cadangan modal tersebut telah dikembalikan kepada pemegang saham sehingga Majelis berkesimpulan cadangan modal yang disetor oleh pemegang saham tersebut merupakan pinjaman kepada perusahaan bukan merupakan penambahan modal yang disetor.
Mengenai surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-165/PJ.312/ 1992 tanggal 7 Mei 1992 atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham dapat dianggap wajar dan tidak perlu dilakukan koreksi apabila :
1.1. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham pemberi pinjaman itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain.
Berdasarkan akte notaris diketahui bahwa pemegang saham Pemohon adalah perseorangan yaitu Sdr. X dan Sdr. Y.
Pemohon memberikan rekening koran bank atas nama Sdr. X dan Sdr. Y dan bukti pengeluaran kas serta bukti penerimaan kas/bank setoran dana kepada Pemohon.
Dari penelitian rekening koran bank atas nama Sdr. X dan bukti pengeluaran kas dan bukti penerimaan kas/bank terbukti bahwa cadangan dana yang diberikan berasal dari pemegang saham.
2.1. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman kepada perusahaan penerima pinjaman telah disetor seluruhnya.
Pemohon memberikan bukti penerimaan kas/bank diketahui bahwa setoran cadangan modal tersebut secara tunai telah disetor dari pemegang saham yang bersangkutan .
Berdasarkan akte notaris dan laporan keuangan 2001 diketahui bahwa modal saham sebesar Rp800.000.000,00 atau 8.000 lembar saham dan telah disetor penuh seluruhnya dengan uang tunai kepada Pemohon oleh masing-masing pemegang saham.
3.1. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi .
Berdasarkan bukti SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi 1770 tahun 2001 diketahui bahwa PPh yang kurang bayar adalah sebesar Rp x2 sehingga Sdr. X selaku pemegang saham dalam keadaan untung.
4.1. Perusahaan penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya.
Berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan 1771 tahun 2000 diketahui rugi fiskal adalah Rp x3, maka pada awal tahun 2001 terdapat pinjaman dari pemegang saham tanggal 19 Januari 2001.
Terhadap pinjaman dari pemegang saham tersebut telah dikembalikan Pemohon pada tanggal 26 Juli 2001 dengan bukti rekening koran HSBC.
Berdasarkan data dalam laporan pemeriksaan pajak nomor : LAP-105/WPJ.10/ RP.03/2002 tanggal 6 Agustus 2002, pemeriksa menyatakan bahwa perusahaan tersebut sampai dengan saat pemeriksaan masih dalam pengawasan BPPN sehubungan dengan hutangnya kepada bank yang masih belum dibayar sehingga memang dalam keadaan merugi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan penjelasan Pemohon dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa setoran cadangan modal kepada perusahaan dianggap wajar dan telah memenuhi keempat unsur dalam surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-165/PJ.312/ 1992 tanggal 7 Mei 1992, dengan demikian Majelis berketetapan koreksi Terbanding atas koreksi negatif biaya bunga pinjaman tidak dapat dipertahankan .